Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyatakan dukungan terhadap aspirasi penambang rakyat di Kabupaten Bone Bolango, yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa oleh Aliansi Penambang Rakyat (Ampera) di halaman Gedung DPRD, Selasa (03/06/2025).
Aksi tersebut menyoroti pengelolaan pertambangan di wilayah Bone Bolango, khususnya terkait aktivitas PT Gorontalo Mineral yang dinilai belum mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal.
Ampera menyampaikan enam tuntutan kepada DPRD, di antaranya:
Rekomendasi peninjauan kembali penguasaan blok tambang oleh PT Gorontalo Mineral.
Pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke Kementerian ESDM.
Penghentian aktivitas tambang yang melanggar Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 dan Keppres Nomor 3 Tahun 2023.
Pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk PT Gorontalo Mineral.
Pembentukan “Tim 20” sebagai forum representasi masyarakat dalam pembahasan pertambangan.
Revisi dokumen RPJMD dan RTRW untuk mengakomodasi tambang rakyat.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap enam poin tuntutan tersebut.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi hak masyarakat, terutama dalam sektor strategis seperti pertambangan.
“Sebagai wakil rakyat, saya mendukung penuh seluruh poin yang disampaikan. Aspirasi ini akan kami perjuangkan secara resmi, termasuk melalui pembentukan Panitia Khusus Pertambangan,” ujar Mikson.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan ruang dialog antara pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, investor, dan pemerintah.
Mikson mendorong adanya forum lintas lembaga antara DPRD, Kementerian ESDM, dan Komisi VII DPR RI untuk menyelesaikan persoalan pertambangan di Bone Bolango secara adil dan berkelanjutan.
“Investasi memang penting, tetapi keadilan bagi masyarakat tidak boleh diabaikan. DPRD hadir untuk menyeimbangkan kepentingan agar tidak ada pihak yang dirugikan,” pungkasnya.
Komentar