Program Sawah Baru 5.600 Hektare di Pohuwato Dapat Apresiasi DPRD Provinsi Gorontalo

paripurna.co.id Gorontalo – Upaya memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo kembali mendapat dorongan setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyatakan dukungan penuh terhadap program percetakan lahan sawah baru seluas kurang lebih 5.600 hektare.

Program yang kini memasuki tahap sosialisasi itu dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi beras sekaligus mendorong kesejahteraan petani di Kabupaten Pohuwato.

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Idrus, yang hadir mewakili Ketua DPRD dalam kegiatan sosialisasi, menegaskan bahwa program tersebut sangat relevan dengan kondisi kebutuhan pangan daerah saat ini. Menurutnya, Gorontalo masih menghadapi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah.

“Kita semua tahu kebutuhan beras di Gorontalo belum bisa dipenuhi secara mandiri. Selama ini suplai masih datang dari Sulawesi Selatan. Karena itu, perluasan sawah hingga 5.600 hektare ini diharapkan dapat menjadi titik balik untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan suatu saat bisa surplus,” ujar Hamzah.

Selain menjawab kebutuhan pangan, Hamzah menilai program tersebut akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi petani.

“Kalau produksi meningkat, otomatis pendapatan petani juga ikut terdongkrak. Ini sangat berarti bagi masyarakat Pohuwato yang menjadi lokasi utama kegiatan,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan program mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, termasuk TNI yang turut dilibatkan dalam tahapan teknis di lapangan.

“Saya berkesempatan berdiskusi dengan pihak TNI yang menangani program ini. Mereka menilai langkah ini sangat strategis bagi pertanian kita. Kita patut bersyukur Gorontalo menjadi penerima program ini, dan semuanya berjalan dengan koordinasi yang baik,” ungkapnya.

Program percetakan sawah baru tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 90 hari. Hamzah menilai tenggat waktu tersebut cukup menantang, sehingga koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana.

“Dengan waktu yang hanya sekitar tiga bulan, tentu membutuhkan kerja sama yang kompak. Mengingat anggaran yang digunakan cukup besar, kami berharap hasilnya maksimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.

Komentar