Gorontalo – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengendalikan inflasi dan memperkuat digitalisasi transaksi daerah demi menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Espin saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Gorontalo yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo.
Pertemuan strategis itu dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo, Sofyan Ibrahim, yang sekaligus memimpin jalannya rapat. Hadir sebagai narasumber Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Turut hadir pula para Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, Kepala BPK Perwakilan Gorontalo, Direktur Bank SulutGo, perwakilan Pertamina Patra Niaga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta jajaran OPD provinsi dan kabupaten/kota.
Mengusung tema “Akselerasi Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Program Pengendalian Inflasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus perumusan strategi menghadapi lonjakan permintaan kebutuhan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Dalam pemaparannya, para Sekda kabupaten/kota menyampaikan langkah konkret yang telah dan akan dilakukan untuk menekan laju inflasi, mulai dari operasi pasar, pemantauan harga harian, hingga penguatan distribusi bahan pokok. Diskusi juga mengulas sejumlah komoditas yang masih menjadi penyumbang inflasi di Provinsi Gorontalo, antara lain cabai rawit, beras, tomat, bawang merah, daging ayam, telur, dan minyak goreng.
Espin Tulie menilai, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara sektoral. Ia menekankan perlunya koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, otoritas moneter, BUMN, perbankan, hingga pelaku usaha.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan. Terlebih menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, kebutuhan masyarakat meningkat sehingga ketersediaan dan distribusi pangan harus benar-benar terjaga,” ujar Espin.
Selain isu inflasi, forum tersebut juga menyoroti peningkatan jumlah Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo yang kini bertambah dari 60 menjadi 71 dapur. Penambahan ini dinilai sebagai langkah positif dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, namun di sisi lain memerlukan kesiapan pasokan pangan lokal yang memadai.
“Bertambahnya dapur MBG dari 60 menjadi 71 dapur tentu membutuhkan dukungan komoditas pangan yang cukup dan berkelanjutan. Ini harus menjadi peluang bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal di Gorontalo agar bisa terlibat langsung, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Dari sisi energi, perwakilan Pertamina Patra Niaga memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Gorontalo dalam kondisi aman untuk 12 hari ke depan dan distribusi berjalan normal. Jaminan tersebut diharapkan mampu meredam kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau seluruh pihak untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem. Berdasarkan prakiraan, pada bulan Juni berpeluang terjadi hujan disertai angin kencang, sehingga diperlukan langkah antisipatif, termasuk dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pekan Nasional (Penas) Tani Nelayan Tahun 2026 di Provinsi Gorontalo.
Menutup pernyataannya, Espin menyampaikan komitmen Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo untuk terus mengawal kebijakan pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah.
“Dengan pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang mencapai 5,49 persen pada tahun 2025, ini menjadi modal positif. Harapannya di tahun 2026 pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” tutupnya.
Komentar