Gorontalo – Evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo memanas. Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja maraton bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membedah satu per satu capaian dan persoalan strategis yang dinilai masih menyisakan tanda tanya.
Rapat yang berlangsung di Ruang Dulohupa, Selasa (31/03/2026), dipenuhi sorotan tajam dari anggota dewan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menempatkan isu stunting sebagai perhatian utama. Ia mempertanyakan arah penurunan angka stunting serta target ambisius menuju nol kasus pada 2026.
“Stunting ini persoalan serius. Kita perlu melihat tren penurunannya, apakah realistis mencapai nol pada 2026, dan apa kendala utama di lapangan,” ujar Ridwan.
Selain kesehatan, Ridwan juga mengkritisi sektor pendidikan, khususnya kesesuaian lulusan SMA/SMK dengan kebutuhan dunia kerja. Ia menilai data serapan tenaga kerja perlu dibuka secara jelas.
“Link and match harus terukur. Berapa banyak lulusan yang benar-benar terserap? Datanya harus valid,” tegasnya.
Ia turut menyinggung dampak digitalisasi pendidikan yang dinilai belum optimal.
“Penggunaan gadget di kalangan siswa harus diarahkan untuk menunjang proses belajar, bukan sebaliknya,” tambahnya.
Di sektor pertanian, Ridwan mempertanyakan efektivitas bantuan dan subsidi pemerintah.
“Apakah benar berdampak pada kesejahteraan petani atau justru dinikmati pihak lain?” katanya.
Anggota DPRD lainnya, Mey Camaru, menekankan pentingnya hasil evaluasi LKPJ sebagai pijakan penyusunan anggaran 2027, terutama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia juga mendorong percepatan regulasi Pengarusutamaan Gender (PUG).
“Perlu peningkatan alokasi anggaran agar program menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Selain itu, Perda PUG harus segera dituntaskan,” ujar Mey.
Sementara itu, Fadli Hasan mengapresiasi kebijakan penyerapan gabah oleh Bulog yang berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), namun menilai kebijakan serupa belum dirasakan petani jagung.
“Jagung masih bergantung pada perantara. Ini perlu solusi konkret,” ucapnya.
Di sektor kesehatan, Fadli juga menyoroti keterbatasan tenaga dokter spesialis. “Perlu kebijakan strategis, termasuk beasiswa dengan ikatan dinas untuk menjaga ketersediaan tenaga medis,” katanya.
Sorotan lain datang dari Syarifudin Bano yang menilai daya saing produk pertanian lokal masih lemah. Ia mendorong modernisasi teknologi pertanian serta perlindungan bagi petani dan peternak.
“Produk lokal harus mampu bersaing. Dukungan teknologi dan kebijakan protektif sangat diperlukan,” ujarnya.
Sedangkan Limonu Hippy menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai kinerja OPD tidak cukup diukur dari serapan anggaran, tetapi juga kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Pengelolaan aset seperti alsintan harus transparan dan punya standar tarif jelas agar potensi PAD tidak hilang,” tegasnya.
Rapat kerja Pansus ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis yang tidak hanya menjadi catatan evaluasi, tetapi juga pijakan perbaikan kebijakan pembangunan dan penyusunan anggaran di tahun mendatang.
Komentar