Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menerima kunjungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam rangka membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dalam pengawasan pemerintahan desa, Senin (22/06/2026).
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, didampingi pimpinan Badan Kehormatan (BK) DPRD, Fikran Salilama dan Umar Karim.
Dalam pertemuan itu, DPP ABPEDNAS diwakili oleh Faisal Rustam selaku pengurus sekaligus pemegang mandat pembentukan kepengurusan ABPEDNAS di Provinsi Gorontalo. Turut hadir Hamid Kuna sebagai inisiator pembentukan ABPEDNAS di daerah tersebut.
Pertemuan tersebut membahas peran strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta upaya memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan Dana Desa dan program-program strategis pemerintah.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyampaikan apresiasi atas kunjungan ABPEDNAS. Menurutnya, keberadaan organisasi tersebut dapat menjadi mitra penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
“Kami menerima dengan baik kehadiran ABPEDNAS di Gorontalo. Organisasi ini memiliki semangat untuk memperkuat pengawasan dan memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Idrus.
Ia menambahkan, DPRD membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi yang bergerak di bidang pengawasan desa, guna memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor yang benar.
Sementara itu, Faisal Rustam menyampaikan apresiasi atas sambutan DPRD Provinsi Gorontalo. Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan lembaga legislatif tersebut karena pernah beraktivitas di lingkungan DPRD beberapa tahun lalu.
Faisal menjelaskan bahwa ABPEDNAS dibentuk sebagai wadah untuk memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal jalannya pemerintahan desa, serta bersinergi dengan berbagai pihak dalam pengawasan program pemerintah, termasuk Dana Desa dan program strategis lainnya.
“Alhamdulillah, kami mendapat dukungan dan ruang komunikasi dari DPRD Provinsi Gorontalo. Meskipun kepengurusan belum resmi dilantik, saat ini sudah hampir 2.000 anggota bergabung di Gorontalo,” ungkap Faisal.
Ia juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat ABPEDNAS Gorontalo akan melaksanakan pelantikan pengurus setelah seluruh proses organisasi dan konsolidasi internal selesai dilakukan.
Di akhir pertemuan, Faisal turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Kejaksaan Negeri se-Provinsi Gorontalo yang disebut telah memberikan dukungan terhadap proses pembentukan ABPEDNAS di berbagai tingkatan.
Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat desa maupun daerah.
Komentar