Gorontalo – Upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo terus diperkuat. Kali ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo menggandeng Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis untuk melindungi ribuan pekerja yang berada di bawah naungan Muhammadiyah, baik di sektor formal maupun informal.
Penandatanganan MoU berlangsung di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGO), Selasa (14/07/2026). Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sanco Simanullang, dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, Sabara Karim Ngou.
Prosesi penandatanganan turut disaksikan Ketua Bidang Pembinaan Kesehatan Umum, Kesejahteraan Umum, dan Resiliensi Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, serta jajaran pengurus Muhammadiyah dan tamu undangan.
Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan Muhammadiyah, mulai dari pengurus wilayah, daerah, cabang, ranting, hingga seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) beserta warga Muhammadiyah.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah.
“Hanya dengan iuran paling rendah sebesar Rp16.800 per bulan, peserta bisa memperoleh manfaat hingga Rp42 juta sesuai ketentuan program. Ini merupakan bentuk perlindungan negara yang nyata bagi masyarakat,” ujar Gusnar.
Ia pun mengajak seluruh keluarga besar Muhammadiyah menjadi pelopor dalam mendukung perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar semakin banyak masyarakat terlindungi dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Sementara itu, Ketua PW Muhammadiyah Gorontalo, Sabara Karim Ngou, menilai kerja sama tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi dalam mengedukasi masyarakat sekaligus memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan Muhammadiyah.
Di sisi lain, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sanco Simanullang, menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama mencakup perlindungan bagi pekerja penerima upah seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, serta karyawan Amal Usaha Muhammadiyah. Selain itu, kerja sama juga menyasar pekerja bukan penerima upah, seperti petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, mubalig, marbot, pengemudi, tukang, dan berbagai pekerja mandiri lainnya.
“Melalui kerja sama ini kami berharap seluruh warga Muhammadiyah yang bekerja, baik di sektor formal maupun informal, dapat memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sehingga mereka dan keluarganya merasa lebih aman dalam bekerja,” kata Sanco.
BPJS Ketenagakerjaan menyediakan berbagai program perlindungan, di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Khusus peserta bukan penerima upah (BPU), hingga Desember 2026 diberlakukan potongan iuran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025, sehingga peserta cukup membayar Rp8.400 per bulan untuk memperoleh perlindungan dasar JKK dan JKM.
Komentar