Gorontalo – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Gorontalo B, Syarifudin Bano, mengungkapkan bahwa anggaran perbaikan Jembatan Merah Putih di Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, masih menunggu hasil perhitungan teknis dari instansi terkait.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi jembatan bersama sejumlah anggota DPRD lainnya, Rabu (02/07/2025). Peninjauan tersebut merupakan bagian dari agenda reses masa persidangan ketiga tahun 2024-2025.
“Terkait angka, kita tunggu perhitungan dari orang teknis. Tapi paling tidak, jembatan ini memang harus kita seriusi,” ujar Syarifudin.
Ia juga menekankan pentingnya pemasangan portal guna membatasi kapasitas muatan kendaraan yang melintas, demi menjaga keamanan struktur jembatan.
“Yang kedua, terkait dengan portal, ini tidak boleh tidak, harus ada. Karena melihat kapasitas jembatan, kalau tidak dipasangi portal seperti ini, nanti beban muatan tidak bisa kita kontrol. Truk-truk dengan muatan tinggi bisa saja menyebabkan jembatan amblas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syarifudin menegaskan pentingnya akurasi dalam penentuan besaran anggaran, agar sesuai dengan kondisi lapangan dan hasil kajian teknis.
“Menyangkut angka berapa-berapanya, kita tunggu perhitungan teknis. Jangan sampai kita tetapkan anggaran Rp 50 juta sampai Rp 100 juta, tapi ternyata meleset dari perhitungan teknis. Itu yang akan kita lihat,” terangnya.
Meski demikian, ia memastikan bahwa seluruh pihak telah menyepakati untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Yang paling utama adalah kita sudah bersepakat bahwa ini segera ditindaklanjuti. Ketua tim reses juga sudah menyampaikan tadi, jadi ini yang akan kita diskusikan,” tegasnya.
Syarifudin juga menegaskan bahwa penanganan Jembatan Merah Putih bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, karena secara kewenangan, jembatan tersebut berada di bawah pemerintah kabupaten.
“Bukan hanya provinsi, karena jembatan ini kewenangannya ada di kabupaten, maka kabupaten juga kita ajak untuk sama-sama urunan membangun ini supaya hasilnya bagus,” jelasnya.
Menurutnya, DPRD Provinsi Gorontalo akan mendorong adanya solusi regulatif agar pemerintah provinsi bisa turut serta dalam penanganan infrastruktur tersebut.
“Dari provinsi, kita akan cari formula bagaimana bisa masuk. Karena kalau tidak ada formula, apa pun yang kita bicarakan hari ini tidak akan bisa ditangani provinsi karena keterbatasan secara regulasi. Itu yang sedang kita cari, formula regulasinya seperti apa supaya provinsi bisa masuk ke kabupaten,” pungkasnya.
Komentar