Gorontalo – Evaluasi layanan kesehatan kembali mencuat dalam forum resmi pemerintah daerah. Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama terkait akses dan kualitas layanan bagi peserta BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikan Ghalieb saat menghadiri Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama yang dirangkaikan dengan Forum Pemangku Kepentingan Provinsi Gorontalo Tahun 2026, yang digelar di Kantor Gubernur Gorontalo, Jumat (13/03/2026).
Forum tersebut menjadi ruang evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus menyerap berbagai persoalan di lapangan.
Dalam pembahasan, sejumlah isu krusial mengemuka. Di antaranya masih adanya jenis penyakit yang belum sepenuhnya ditanggung BPJS Kesehatan, hingga keluhan pasien yang dipulangkan lebih awal meski kondisi belum stabil pascaoperasi. Kondisi ini dinilai berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Ghalieb menilai, capaian positif yang diraih Gorontalo dalam program layanan kesehatan gratis patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah.
“Capaian ini harus dipertahankan, tetapi yang lebih penting adalah memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya secara merata,” ujar Ghalieb.
Ia menyoroti pelaksanaan layanan kesehatan gratis yang selama ini masih bersifat momentum, seperti pada peringatan hari-hari tertentu. Menurutnya, pola tersebut perlu diubah agar masyarakat bisa mengakses layanan kapan saja.
“Layanan kesehatan gratis jangan hanya hadir saat momen tertentu. Idealnya, puskesmas dapat membuka akses pemeriksaan gratis secara rutin bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya fleksibilitas layanan. Masyarakat yang tidak sempat hadir pada jadwal tertentu, kata dia, seharusnya tetap diberi kesempatan mengakses layanan pada hari lain.
Ghalieb juga mendorong pemerintah untuk memperkuat sosialisasi hingga ke tingkat desa. Ia menilai, pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala masih perlu ditingkatkan sebagai langkah pencegahan penyakit.
“Upaya preventif harus diperkuat. Jika masyarakat lebih sadar menjaga kesehatan, maka beban pembiayaan jaminan kesehatan juga bisa ditekan,” ungkapnya.
Menurutnya, pencegahan sejak dini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam menekan potensi kemiskinan akibat tingginya biaya pengobatan.
Forum ini diharapkan menjadi titik penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan, guna mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan yang lebih merata dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.
Komentar