Gorontalo – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyatakan komitmen lembaganya untuk mendukung langkah Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dalam memartabatkan bahasa negara di ruang publik dan institusi pemerintahan.
Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan audiensi dari jajaran Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Lukman Hakim, selaku Widya Bahasa, di ruang rapat Ketua DPRD, Rabu (01/10/2025).
Dalam audiensi tersebut, rombongan Kantor Bahasa melakukan konsolidasi daerah sekaligus menyosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 2 Tahun 2025, yang menjadi pedoman nasional bagi lembaga di daerah dalam pengutamaan bahasa Indonesia di lingkungan resmi.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menegaskan bahwa penguatan bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab bersama, terutama di lembaga pemerintahan yang berperan besar dalam memberi teladan bagi masyarakat.
“Pada prinsipnya, kami dari DPRD Provinsi Gorontalo mendukung penuh langkah Kantor Bahasa dalam upaya memartabatkan bahasa negara. Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 ini menjadi pedoman penting bagi lembaga-lembaga di Gorontalo untuk lebih menegaskan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik,” ujar Thomas Mopili.
Sementara itu, Lukman Hakim menjelaskan bahwa kegiatan konsolidasi daerah yang dilakukan pihaknya merupakan bagian dari program nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Di awal tahun kemarin, kami telah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 2 sebagai dasar pendorongan dan pengawasan. Regulasi ini akan kami sosialisasikan ke seluruh balai dan kantor bahasa se-Indonesia,” terang Lukman.
Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Gorontalo dan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo untuk menjaga, mengembangkan, serta meneguhkan peran bahasa Indonesia sebagai jati diri dan pemersatu bangsa, bertepatan dengan peringatan Bulan Bahasa tahun 2025.
Komentar