Gorontalo – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) untuk mengevaluasi progres pembentukan Koperasi Merah Putih, Selasa (10/03/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD itu dihadiri pimpinan dan anggota Komisi II, serta Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Kumperindag), Fayzal Lamakaraka bersama jajaran. Dalam pembahasan, Komisi II menegaskan adanya keterbatasan kewenangan pemerintah provinsi pada aspek teknis pembentukan dan pengembangan koperasi.
Karena itu, dukungan pemerintah dinilai harus disertai kejelasan mekanisme serta pembagian tanggung jawab antar pihak terkait. Komisi II juga memberi perhatian pada rencana pengembangan gerai koperasi sebagai bagian dari program tersebut.
Komisi II menilai bahwa yang perlu dipikirkan bukan hanya pembangunan gerai, tetapi juga siapa yang akan mengelola serta bagaimana sistem pengisian produknya, agar gerai benar-benar berjalan dan memberikan manfaat.
Selain itu, DPRD menilai pentingnya peningkatan kapasitas pengurus koperasi melalui pelatihan manajemen. Pembiayaan pelatihan tersebut diharapkan dapat bersumber dari anggaran kementerian terkait agar pelaksanaannya optimal.
Isu lain yang turut dibahas yakni peran Koperasi Desa (Kopdes), khususnya terkait pembiayaan pembangunan gerai. Meski terdapat skema tertentu, desa tetap memiliki tanggung jawab dalam mendukung program tersebut.
Konsep pengembangan gerai koperasi diarahkan menyerupai pusat distribusi modern, sehingga mampu menjadi jalur distribusi barang yang efektif bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II berencana melakukan kunjungan kerja ke sejumlah gerai serta berkoordinasi dengan Korem dan Kodim guna memastikan kesiapan di lapangan. DPRD menegaskan akan terus mengawasi perkembangan program Koperasi Merah Putih agar berjalan optimal dan berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat di Gorontalo.
Komentar