Gorontalo – Penerapan Data Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan sistem peringkat berbasis desil menuai sorotan di Gorontalo. Sejumlah warga mengeluhkan tidak dapat mengakses bantuan sosial, termasuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), meski dinilai memenuhi kriteria sebagai penerima.
Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo saat masa reses pertengahan tahun 2026.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menilai sistem pendataan yang digunakan saat ini masih perlu dievaluasi agar penyaluran bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, masih ditemukan warga miskin yang tidak memperoleh bantuan rumah layak huni karena tercatat memiliki nilai desil yang tinggi dalam sistem DTSEN.
“Tidak sedikit masyarakat miskin yang sebenarnya sangat layak menerima bantuan BSPS. Namun, mereka tidak mendapatkan bantuan karena dalam sistem data nilai desilnya tercatat tinggi,” kata Umar Karim, Kamis (16/07/2026).
Selain itu, Umar juga menyoroti dugaan ketidakakuratan data yang terjadi pada seorang perangkat desa di Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan data DTSEN, perangkat desa tersebut masuk dalam kategori Desil 10 yang mengindikasikan tingkat kesejahteraan tinggi.
Padahal, kata Umar, kondisi ekonomi yang bersangkutan tidak mencerminkan kategori tersebut karena penghasilannya masih berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Akibatnya, anak perangkat desa itu disebut mengalami kenaikan biaya kuliah karena sistem kampus menganggap berasal dari keluarga mampu.
“Masa perangkat desa desilnya sama dengan desil Raffi Ahmad?” ujar Umar, menyindir akurasi data yang digunakan pemerintah.
Atas berbagai temuan tersebut, politisi Partai NasDem itu mengaku akan mengundang Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, serta pemerintah kabupaten/kota untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme dan akurasi pendataan DTSEN.
Ia juga mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi dan pembaruan data agar penetapan desil tidak menghambat masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk memperoleh bantuan sosial yang telah disiapkan pemerintah.
Komentar