Jakarta – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), Aries Marsudiyanto, mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam menggunakan anggaran, terutama terkait perjalanan dinas.
“Kami meminta agar perjalanan dinas yang tidak berdampak langsung dapat diminimalisir, termasuk penggunaan konsultan dan studi kelayakan yang berisiko menjadi penyebab kebocoran anggaran,” jelas Aries dalam pernyataan resminya pada Rabu (08/01/2025).
Aries menegaskan, efisiensi dalam pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama yang bersifat seremonial sangat penting untuk mencegah potensi korupsi. Ia memperkirakan bahwa sekitar 30 persen dari total APBD berpotensi terbuang sia-sia.
“Demi mendukung program-program pembangunan yang lebih produktif, efisiensi anggaran harus menjadi prioritas. Sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut,” lanjut Aries, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran.
Sebagai partner Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bertanggung jawab dalam pengawasan keuangan daerah, BPPIK berkomitmen untuk mengawasi penggunaan dana APBD secara ketat.
Aries juga menyoroti bahwa potensi penghematan tersebut bisa dialokasikan untuk program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Jika kita dapat menggunakan 10 persen dari Rp 1.200 triliun untuk kepentingan rakyat, itu berarti Rp 120 triliun. Dengan 20 persen, jumlahnya bisa melambung menjadi Rp 240 triliun. Ini adalah angka yang sangat signifikan,” tuturnya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menekankan pentingnya pengawasan terhadap anggaran APBD yang mencapai sekitar Rp 1.200 triliun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Peran BPPIK adalah memastikan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif, tidak hanya dengan mencari kasus, tetapi juga merancang program-program yang memberikan nilai lebih,” kata Tito.
Kemendagri juga berencana memperkuat jaringan inspektorat di seluruh daerah melalui pengarahan khusus tentang pengawasan anggaran.
“Kami akan memberikan briefing terkait pakta integritas dan mekanisme kerja, serta saluran bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan terhadap potensi pemborosan,” tutup Tito.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anggaran yang ada dapat dikelola dengan lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.
Komentar