Gorontalo Utara – Warga Desa Didingga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluhkan proyek pembangunan yang dianggarkan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo. Proyek dengan anggran Rp 2,8 miliar itu menjadi sorotan karena dinilai minim transparansi, kualitas pekerjaan yang diduga buruk, serta tidak adanya papan informasi proyek sejak awal pengerjaan.
Seorang warga yang menelusuri proyek tersebut mengonfirmasi bahwa anggaran sebesar Rp 2,8 miliar memang tersedia berdasarkan informasi dari induk PDAM. Namun, saat mengecek lokasi proyek pada 31 Desember, ia tidak menemukan papan proyek resmi. Ketika kembali pada 7 Januari, papan yang ada pun bukan papan informasi proyek yang seharusnya.
Sementara Kepala Desa Didingga turut membenarkan bahwa sejak proyek tersebut dimulai, tidak pernah ada papan informasi yang dipasang.
“Dari awal sampai akhir pekerjaan, tidak ada papan proyek,” ujar Kepala Desa Didingga.
Kualitas Proyek Dipertanyakan
Selain minim transparansi, warga juga mempertanyakan kualitas pekerjaan yang diduga buruk. Menurutnya, seorang pekerja proyek sempat berjanji kepada Bhabinkamtibmas Didingga bahwa jalan yang digunakan masyarakat akan diperbaiki. Namun, hingga kini, janji tersebut belum ditepati.
Saat ini, jalan sepanjang satu kilometer yang dikerjakan sudah mengalami kerusakan, padahal proyek masih dalam tahap pengerjaan dengan batas waktu hingga Desember 2024. Bahkan, ada bagian jalan, seperti sayap jalan sepanjang enam meter, yang tidak lagi dikerjakan tanpa alasan yang jelas.
Selain itu, proyek itu juga berdampak pada warga yang lahannya terdampak penggusuran. Alat berat yang digunakan dalam proyek mengakibatkan kerusakan pada tanaman tahunan serta pagar kebun milik warga. Hingga kini, belum ada kompensasi atau ganti rugi yang diberikan oleh pihak pelaksana proyek.
“Kami sangat kecewa karena lahan kami dirusak, tetapi perusahaan tidak mau memberikan ganti rugi,” keluh seorang warga terdampak.
Respons BWS Sulawesi II
Menanggapi keluhan warga, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II, Silvia Baderan menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti masalah tersebut dan berkoordinasi dengan rekanan proyek.
“Apa yang dikeluhkan warga akan kami tindak lanjuti dan kami juga akan teruskan ke pihak rekanan karena bagaimanapun ini menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Silvia.
)Terkait papan proyek, Silvia mengklaim bahwa pihaknya telah menyediakan papan informasi, meskipun warga dan kepala desa tidak pernah melihatnya selama proyek berlangsung.
“Untuk papan proyek, kami sudah menyediakan. Sedangkan untuk keluhan masyarakat mengenai jalan, itu akan kami tindak lanjuti karena masih ada tahap pemeliharaan dalam pekerjaan ini. Namun, untuk pembebasan lahan, kami akan menghubungi rekanan agar masalah ini segera diselesaikan,” tegasnya.
Warga Minta Pemerintah Bertindak
Warga pun berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk memastikan proyek tersebut berjalan sesuai standar serta tidak merugikan masyarakat. Mereka juga meminta pengawasan lebih ketat agar kualitas pekerjaan lebih baik dan transparan.
“Kami ingin pemerintah turun langsung ke lapangan agar proyek ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” harap seorang warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kejelasan mengenai langkah konkret yang akan diambil oleh pihak terkait untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam proyek ini.
Komentar