Gorontalo – Aroma ketidakberesan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Gorontalo mulai disorot lembaga antirasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung ke lapangan untuk menelusuri berbagai persoalan yang diduga merugikan petani dan daerah, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan ini diawali dengan pertemuan antara tim KPK dan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo di Kantor Inspektorat Provinsi. Usai rapat, tim bergerak meninjau lokasi perkebunan sawit di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo.
Dalam peninjauan tersebut, tim KPK didampingi oleh Inspektur Provinsi, sejumlah kepala dinas, serta pimpinan dan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. Di lapangan, tim sempat berdialog langsung dengan para petani yang sedang beraktivitas di kebun.
Sejumlah petani mengeluhkan berbagai persoalan yang mereka hadapi, terutama soal pengelolaan kebun plasma yang dinilai tidak transparan. Mereka juga menyoroti kecilnya pembagian hasil plasma serta munculnya dugaan kriminalisasi terhadap petani yang menuntut keadilan.
Pada sore hari, tim KPK melanjutkan kunjungan ke Kantor Desa Toyidito, Kecamatan Pulubala. Di sana, KPK kembali berdialog dengan petani plasma dari Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo yang telah menunggu untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Koordinator wilayah KPK untuk Gorontalo, Basuki Haryono, mengakui pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait persoalan antara petani dan perusahaan sawit di Gorontalo.
“Banyak sekali keluhan masyarakat terkait persoalan dengan pihak perusahaan sawit, makanya kami berusaha mencari penyelesaiannya,” ujar Basuki saat dikonfirmasi wartawan.
Basuki menegaskan, KPK akan menindaklanjuti temuan di lapangan dengan rapat koordinasi bersama instansi terkait. Fokus pembahasan, kata dia, adalah tingkat kepatuhan perusahaan sawit terhadap aturan dan kewajiban mereka.
“Besok ada rapat koordinasi dengan pihak instansi terkait. Nanti kita akan lihat kepatuhan dari perusahaan itu seperti apa,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah KPK yang turun langsung menelusuri persoalan sawit di daerah tersebut.
“Kehadiran KPK di Gorontalo menjadi bukti keseriusan untuk membenahi tata kelola sawit yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat,” tandasnya.
Komentar