Gorontalo – Di balik derasnya arus informasi dari gedung parlemen ke ruang publik, ada kerja sunyi para wartawan yang kerap luput dari perhatian. Realitas inilah yang disoroti Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, saat mendorong perubahan mendasar dalam pola kemitraan antara DPRD dan media massa.
Dalam rapat evaluasi media kerja sama tahun 2025 yang digelar bersama Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (06/01/2026), Fikram secara terbuka mengkritisi skema kerja sama media yang selama ini dinilai belum berpihak pada kesejahteraan jurnalis. Ia menegaskan, tuntutan profesionalisme yang tinggi tidak boleh berjalan beriringan dengan ketidakpastian anggaran.
“Wartawan adalah garda terdepan dalam menjaga transparansi publik. Mereka bekerja tanpa mengenal waktu, menyampaikan apa yang terjadi di lapangan, namun kesejahteraan mereka sering kali terabaikan,” ujar Fikram.
Menurutnya, nilai kerja sama media yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) DPRD Provinsi Gorontalo sudah saatnya ditinjau ulang. Bukan semata soal angka, tetapi tentang penghargaan negara terhadap profesi wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi.
“Pers bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari sistem demokrasi. Jika kita menuntut pemberitaan yang profesional dan berimbang, maka negara melalui lembaga legislatif juga wajib memastikan jurnalis bekerja dalam kondisi yang layak,” tegasnya.
Fikram, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo, menilai kerumitan administrasi dan ketidakjelasan anggaran selama ini telah menjadi beban tambahan bagi insan pers. Ia menginginkan pola hubungan DPRD dan media dibangun atas dasar simbiosis mutualisme yang sehat, saling menguatkan, bukan saling membebani.
Ia menambahkan, peningkatan nilai kerja sama media harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Tanpa dukungan yang memadai, menurutnya, arus informasi dari parlemen ke masyarakat berpotensi tersendat, bahkan kehilangan kualitasnya.
“Anggaran kerja sama media bukan pengeluaran semata. Ini adalah investasi agar informasi dari DPRD sampai ke masyarakat secara utuh, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Fikram.
Sebagai langkah konkret, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen menyusun rekomendasi resmi untuk mendorong kenaikan plafon anggaran kerja sama media. Rekomendasi tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti agar tidak lagi memunculkan keluhan berulang dari para wartawan, terutama terkait kepastian anggaran dan administrasi.
Dorongan ini muncul di tengah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Komisi I DPRD. Dengan memperkuat kemitraan dan memperhatikan kesejahteraan wartawan, DPRD Provinsi Gorontalo berharap kualitas pemberitaan mengenai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dapat semakin tajam, kredibel, dan berpihak pada kepentingan publik.
Komentar